Lima minggu setelah Perlem LKPP 3/2026 berlaku, LKPP menerbitkan pendampingnya: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Ditetapkan 29 Oktober 2026, 26 halaman, ditujukan kepada PA, KPA, PPK, Kepala UKPBJ, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan.

Isi Perlem-nya sudah saya tulis di catatan sebelumnya. SE ini menjawab pertanyaan yang datang sesudahnya: paket yang sudah telanjur jalan pakai aturan yang mana? Fitur di SPSE belum ada, lalu bagaimana?

Latar belakangnya ditulis terus terang. Perlem 3/2026 berlaku sejak 22 September, tapi naskahnya baru dipublikasikan luas 9 Oktober. Dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan sistem pengadaan belum siap. Ditambah lagi, ini menjelang akhir tahun anggaran: aturan baru tanpa instrumen yang siap bisa menghambat penetapan penyedia dan menunda realisasi belanja (SE angka 1).

SE ini tidak membuat aturan baru. Kedudukannya penjelasan pelaksanaan (angka 15). Tapi isinya menentukan apa yang benar-benar dikerjakan di meja PPK dan Pokja sekarang.

Seperti biasa, bahasanya saya buat sederhana. Nomor angka di SE saya taruh di dalam kurung.

Ringkasan cepat

  1. Paket dibagi ke empat periode berdasarkan kapan persiapan dan pelaksanaannya berlangsung. Untuk paket yang sudah telanjur jalan, keputusan lanjut, batal, atau ulang ada di PA/KPA.
  2. Sejak SE terbit, paket baru wajib memakai Perlem 3/2026.
  3. Beberapa ketentuan ditunda: segmentasi usaha konstruksi, syarat kinerja dalam kualifikasi, dan repeat order dengan syarat kinerja “sangat baik”.
  4. Uang muka dan kontrak tahun jamak mengikuti Perpres, bukan tabel di lampiran Perlem.
  5. Afirmasi pelaku usaha lokal ditetapkan PA/KPA sejak perencanaan. Domisili dibuktikan lewat NIB. Kantor cabang yang pusatnya di luar daerah tidak ikut dapat.
  6. Ada empat indikasi pinjam bendera yang terkait akta kantor cabang.

Paket mana pakai aturan mana

Ini yang paling sering membingungkan, jadi saya mulai dari sini.

Empat periode masa peralihan Perlem LKPP 3/2026 menurut SE 3/2026

Periode 1 — pemilihan sudah dimulai sebelum 22 September. Ini diatur Perlem sendiri (Pasal 10): diselesaikan dengan Perlem 12/2021 jo. 4/2024. SE tidak menambah apa-apa.

Periode 2 — 22 September sampai dengan 9 Oktober. Ini masa ketika aturan baru sudah berlaku tapi naskahnya belum beredar. Paket yang persiapan dan pelaksanaannya memakai aturan lama tetap dilanjutkan sampai kontrak berakhir (angka 5 huruf a).

Kalau pemilihannya gagal, PA/KPA mengevaluasi penyebabnya, lalu menetapkan ulang dengan aturan lama atau aturan baru (angka 5 huruf b).

Periode 3 — setelah 9 Oktober sampai dengan SE terbit. Naskah sudah beredar, tapi masih ada yang memakai dokumen lama. Di sini PA/KPA punya dua pilihan (angka 6 huruf a):

  • lanjut dengan aturan lama, atau
  • batalkan — asalkan belum melewati batas akhir pemasukan penawaran — lalu ulang dengan aturan baru.

Kalau batas akhir pemasukan penawaran sudah lewat, menurut bacaan saya pilihan kedua tertutup. Yang tersisa melanjutkan. Kalau kemudian gagal, aturannya sama dengan periode 2: PA/KPA memilih mengulang dengan aturan lama atau baru (angka 6 huruf b).

Periode 4 — setelah SE terbit. Wajib Perlem 3/2026. Dokumen persiapan dan dokumen pemilihan disusun mengikuti Perlem, dengan penyesuaian yang dijelaskan SE (angka 9 huruf a).

Ada dua ketentuan pengaman lagi:

  • Kontrak yang diteken dengan dasar Perlem 12/2021 setelah 22 September tetap berlaku sampai selesai (angka 7). Jadi kontrak yang ditandatangani di masa “abu-abu” itu tidak perlu diubah.
  • Paket yang sudah terlanjur memakai Perlem 3/2026, dan sudah disesuaikan prosedur, metode, atau kontraknya berdasarkan penilaian profesional, tetap dilanjutkan sampai kontrak berakhir (angka 8).

Contoh

Paket tender jasa kebersihan diumumkan 15 Oktober dengan dokumen pemilihan versi lama. Batas akhir penawaran 5 November. SE terbit 29 Oktober.

Paket ini masuk periode 3. Karena batas akhir penawaran belum lewat saat SE terbit, PA/KPA bisa memilih: lanjut dengan aturan lama, atau batalkan dan ulang dengan Perlem 3/2026. Dengan sisa waktu tahun anggaran yang tinggal sedikit, melanjutkan biasanya lebih masuk akal. Tapi keputusannya tetap di PA/KPA.

Saran: tulis keputusannya

SE memakai frasa “dengan mempertimbangkan efisien dan/atau efektif” untuk setiap pilihan PA/KPA. Itu ruang diskresi. Saran saya, apa pun pilihannya, tuangkan dalam penetapan tertulis beserta alasannya: tanggal pengumuman, tahap terakhir, sisa waktu tahun anggaran, dan kenapa memilih lanjut atau ulang. Pemeriksa tahun depan akan bertanya, dan jawabannya sebaiknya sudah ada di berkas.

Yang ditunda

Tidak semua isi Perlem langsung berlaku penuh. SE menunda beberapa ketentuan sampai aturan atau fitur pendukungnya siap.

Ketentuan di Perlem 3/2026Berlaku setelahSE
Segmentasi usaha konstruksi (K1, K2, K3, M, B, B non-BUMN) dan konsultansi konstruksi (K, M, B)Menteri PU menetapkan standar kegiatan usaha, pengawasan, dan sanksi perizinan berusaha berbasis risiko sektor PU9 huruf b
Syarat kinerja penyedia dalam persyaratan kualifikasiPeraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha diubah/diganti, dan fitur penilaian kinerja tersedia di SPSE v5 dan Katalog v69 huruf d
Repeat order dengan syarat kinerja “sangat baik”Sama dengan baris di atas9 huruf e

Penilaian kinerja tetap jalan

Yang ditunda adalah pemakaian nilai kinerja sebagai syarat. Kewajiban PPK menilai kinerja penyedia tetap jalan, dengan dasar Perlem 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha (angka 9 huruf c):

  • Paket di SPSE v4.5 dinilai lewat fitur penilaian kinerja yang sudah ada.
  • Paket di SPSE v5 dan Katalog Elektronik v6 dinilai manual, lalu dicatatkan setelah fiturnya tersedia.

Kalau Anda PPK dengan paket di SPSE v5, simpan penilaian manualnya dengan rapi. Nilai itu nanti dimasukkan ke sistem, dan begitu syarat kinerja diberlakukan, nilai itulah yang menyaring penyedia.

Repeat order sementara

Sambil menunggu, tata cara repeat order tetap mengikuti Perlem 3/2026. Pengecualiannya, syarat kinerja “sangat baik” pada paket pertama (dan paket kedua, untuk repeat order kedua kalinya) boleh diturunkan menjadi minimal “baik” (angka 9 huruf f).

SE juga memperjelas apa yang dianggap “ruang lingkup sama” (angka 9 huruf g):

  • Barang/jasa lainnya: spesifikasi sama atau lebih tinggi dari hasil tender pertama, dan HPS tidak melebihi nilai kontrak akhir pekerjaan pertama setelah memperhitungkan fluktuasi harga.
  • Pekerjaan konstruksi: pekerjaan sejenis dengan klasifikasi sama, serta kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang sama dengan pekerjaan pertama.
  • Jasa konsultansi (konstruksi maupun nonkonstruksi): uraian pekerjaan, keluaran, metodologi, dan/atau komposisi tenaga ahli yang sama. Untuk badan usaha, ketua timnya tetap. Untuk perorangan, tenaga ahlinya sama. Khusus konsultansi konstruksi, termasuk desain berulang untuk konstruksi sederhana yang penyesuaiannya hanya di bagian pondasi.

Uang muka dan tahun jamak: kembali ke Perpres

Dua hal ini tidak ditunda, tapi rujukannya dipindah. Uang muka (angka 14 huruf b) dan kontrak tahun jamak (angka 14 huruf c) mengikuti Perpres 16/2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 46/2025.

Ini penting buat yang sudah membaca catatan saya sebelumnya. Tabel uang muka di sana — termasuk “paling sedikit 50%” dan “paling sedikit 30%” untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi — diambil dari lampiran Perlem. Untuk menyusun rancangan kontrak, rujuk pasal uang muka di Perpres, bukan tabel itu.

Fitur sistem belum siap

SE mengakui sistem belum menampung semua ketentuan baru. Contoh yang disebut langsung: segmentasi badan usaha jasa konstruksi, data pemilik manfaat, dan fitur penunjukan langsung untuk repeat order. Selama belum tersedia, pengguna menyesuaikan dengan fitur yang ada sesuai Panduan Pengguna yang ditetapkan (angka 14 huruf i).

Yang paling terasa adalah pemilik manfaat. Perlem Pasal 8 menjadwalkan evaluasi mulai untuk paket yang diumumkan 1 November 2026, dan peserta tanpa data digugurkan. SE tidak mengubah jadwal itu. SE hanya bilang: kalau fiturnya belum ada, pakai fitur yang tersedia sesuai panduan.

Jadi praktisnya:

  • Pokja: ikuti Panduan Pengguna SPSE terbaru dari LKPP. Catat di berita acara evaluasi dari mana data pemilik manfaat diperiksa — data sistem atau dokumen unggahan.
  • Penyedia: fitur yang belum lengkap bukan berarti kewajibannya hilang. Lengkapi data di akun sekarang. Sampai 31 Desember 2026 masih ada jalan unggah dokumen. Mulai 1 Januari 2027, yang dihitung hanya data di sistem.

Afirmasi pelaku usaha lokal

Di Perlem, prioritas penyedia lokal untuk pengadaan langsung sudah ada. SE memperluasnya menjadi prosedur yang jelas, dan untuk konstruksi, berjenjang sampai Rp7,5 miliar.

Alurnya

  1. PA/KPA menetapkan pemberian afirmasi di tahap perencanaan, sesuai lokasi pekerjaan dan berdasarkan ketersediaan pelaku usaha lokal (angka 10 huruf a).
  2. Pokja/Pejabat Pengadaan/PPK mencantumkannya sebagai syarat kualifikasi di dokumen pemilihan atau dokumen mini kompetisi (angka 10 huruf b).
  3. Afirmasi diberikan kepada penyedia yang berdomisili di lokasi pekerjaan, berlaku di K/L/PD/institusi lain, untuk semua metode pemilihan (angka 10 huruf c).
  4. Domisili dibuktikan lewat NIB (angka 10 huruf d).
  5. Kantor cabang tidak dapat afirmasi kalau kantor pusatnya tidak berdomisili di lokasi pekerjaan (angka 10 huruf e).

Urutannya penting. Syarat domisili di dokumen pemilihan harus berdiri di atas penetapan PA/KPA. Pokja yang mencantumkan syarat domisili tanpa dasar penetapan itu membuka celah sanggah karena persyaratannya bisa dianggap membatasi persaingan.

Saran saya: penetapan PA/KPA dibuat tertulis dan memuat data ketersediaan pelaku usaha lokal yang dipakai sebagai dasar. Ini yang nanti ditunjukkan kalau ada yang mempertanyakan.

Konstruksi: tangga tiga tingkat

Tangga afirmasi pelaku usaha lokal untuk tender pekerjaan konstruksi

Patokannya pagu anggaran (angka 11):

PaguDibuka pertama untukKalau gagal
sampai dengan Rp2 miliarkabupaten/kota lokasi pekerjaanprovinsi, lalu nasional
di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp7,5 miliarprovinsi lokasi pekerjaannasional
di DKI Jakarta, sampai dengan Rp7,5 miliarDKI Jakartanasional

Dua hal yang mudah terlewat:

Satu penawaran lokal tidak membuat tender gagal. Kalau di tender hanya ada satu penawaran dari penyedia lokal dan lulus evaluasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Tender baru gagal kalau tidak ada penawaran lokal sama sekali atau tidak ada yang lulus.

Tender cepat dan mini kompetisi berbeda. Di dua metode ini, satu penawaran saja sudah dianggap gagal. Setelah evaluasi penyebab kegagalan, diulang dengan cakupan lebih luas, atau dialihkan ke tender.

Kalau sampai tingkat terakhir tetap gagal, dan kebutuhannya tidak bisa ditunda, penunjukan langsung bisa dipakai setelah persetujuan PA/KPA. Urutan prioritasnya tetap dari yang paling dekat: kabupaten/kota, provinsi, baru nasional.

Pengadaan langsung

Untuk semua jenis — barang, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi — urutannya sederhana (angka 12): kabupaten/kota → provinsi → nasional. Naik satu tingkat hanya kalau di tingkat sebelumnya tidak ada penyedia.

Jejak pencariannya perlu ada di berkas. Kalau Pejabat Pengadaan memilih penyedia dari luar kabupaten, harus terlihat bahwa di dalam kabupaten memang tidak tersedia.

Papua

Untuk percepatan pembangunan di Papua, ada afirmasi khusus bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) (angka 11 huruf d):

  • Sampai dengan Rp1 miliar — pengadaan langsung kepada OAP di kabupaten/kota lokasi, lalu OAP di provinsi.
  • Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar — tender terbatas untuk OAP di provinsi lokasi, lalu diperluas ke OAP di provinsi lain di Papua.
  • Di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp7,5 miliar — tender untuk penyedia di provinsi lokasi, lalu provinsi lain di Papua, lalu nasional.

Indikasi pinjam bendera

Perlem Pasal 5 melarang meminjamkan atau memakai nama perusahaan lain. SE merinci cara mendeteksinya lewat akta kantor cabang (angka 13):

No.Indikasi
1Akta cabang mengatur bahwa kantor pusat tidak bertanggung jawab atas kegiatan cabang — misalnya hak menerima pembayaran ada di kepala cabang tanpa pertanggungjawaban ke direktur utama, kepala cabang mengganti rugi ke direktur utama kalau perusahaan kena daftar hitam, pajak dan tagihan paket jadi tanggung jawab kepala cabang, atau kepala cabang membebaskan kantor pusat dari tuntutan pidana dan perdata
2Akta cabang dibuat khusus untuk mengikuti tender/tender cepat/tender terbatas/seleksi paket tertentu
3Akta cabang hanya berlaku selama tender/tender cepat/tender terbatas/seleksi tertentu
4Kantor cabang dibentuk kurang dari 30 hari kalender sebelum pengumuman

Cara membacanya:

  • Indikasi 1, 2, atau 3 — satu saja sudah dianggap pinjam bendera.
  • Indikasi 4 baru dianggap pinjam bendera kalau disertai salah satu dari 1, 2, atau 3. Cabang yang baru dibuka, dengan akta yang wajar, tidak otomatis bermasalah.

Untuk Pokja: kalau peserta mengikuti pemilihan lewat kantor cabang, periksa akta cabangnya dan bandingkan tanggal pembentukannya dengan tanggal pengumuman.

Untuk penyedia yang memang beroperasi lewat cabang: baca ulang akta cabang Anda. Klausul yang membebaskan kantor pusat dari tanggung jawab — yang dulu mungkin dianggap biasa — sekarang cukup untuk menggugurkan.

Hal teknis lainnya

Angka 14 SE berisi beberapa penegasan pendek:

  • Sisa Kemampuan Paket (SKP) konstruksi dihitung dari data pekerjaan yang sedang dilaksanakan, yang disampaikan penyedia, lalu dievaluasi Pokja/Pejabat Pengadaan (huruf a).
  • Jaminan penawaran hanya untuk konstruksi dengan HPS di atas Rp10 miliar. Penerbitnya bank umum, LPEI, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang punya program suretyship (huruf d).
  • Personel keselamatan konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi, Ahli K3 Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi) boleh tanpa pengalaman (0 tahun) kalau sertifikatnya lebih tinggi dari yang disyaratkan. Personel manajerial lain tetap wajib memenuhi syarat pengalaman (huruf e).
  • Kontrak diputus: PPK menerbitkan SPPBJ ke pemenang cadangan yang mampu dan memenuhi syarat, atau meminta Pokja melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain (huruf f).
  • PNBP layanan pemilihan: mekanisme bayar dan tindakan bagi yang tidak membayar diatur di Syarat dan Ketentuan serta Panduan Pengguna sistem (huruf g).
  • Jaminan elektronik harus utuh dan asli, dengan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik yang bisa divalidasi. Kalau sudah diunggah atau disampaikan secara elektronik, tidak perlu lagi menyerahkan asli fisiknya ke Pokja atau PPK (huruf h).

Poin terakhir kecil tapi praktis. Kalau SOP di instansi Anda masih meminta jaminan asli dalam bentuk kertas, sekarang ada dasar untuk menghapus langkah itu.

Daftar periksa

Ini bagian yang bisa langsung dipakai. Saya susun per peran.

PA/KPA

  • Inventarisasi paket yang diumumkan 22 September sampai dengan 29 Oktober. Kelompokkan ke periode 2 atau 3.
  • Untuk tiap paket di periode 3 yang belum lewat batas akhir penawaran, putuskan lanjut atau ulang. Tuangkan keputusannya tertulis beserta alasannya.
  • Untuk paket 2027, tetapkan afirmasi pelaku usaha lokal sejak perencanaan, lengkap dengan data ketersediaannya.

PPK

  • Rancangan kontrak: uang muka dan tahun jamak dirujuk ke Perpres 16/2018 jo. 46/2025.
  • Penilaian kinerja penyedia tetap dilakukan. Paket di SPSE v5 atau Katalog v6: simpan penilaian manualnya.
  • Untuk repeat order, cek kesamaan ruang lingkup dengan paket pertama sesuai angka 9 huruf g.

Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan

  • Perbarui templat dokumen pemilihan ke Perlem 3/2026.
  • Syarat domisili hanya dicantumkan kalau ada penetapan PA/KPA. Pembuktiannya lewat NIB.
  • Siapkan alur tender berjenjang untuk konstruksi sampai dengan Rp7,5 miliar.
  • Tambahkan pemeriksaan akta cabang untuk peserta yang memakai kantor cabang.
  • Jangan minta asli fisik jaminan yang sudah diunggah secara elektronik.
  • Untuk pemilik manfaat, ikuti Panduan Pengguna terbaru. Catat sumber datanya di berita acara.

UKPBJ

  • Sebarkan SE ini ke seluruh PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan, beserta ringkasan periode peralihannya.
  • Siapkan templat penetapan PA/KPA untuk keputusan lanjut/ulang dan untuk afirmasi lokal.
  • Pantau status ketentuan Kementerian PU yang menjadi syarat berlakunya segmentasi konstruksi.

Penyedia

  • Data pemilik manfaat lengkap di akun sistem sebelum 31 Desember 2026.
  • Alamat domisili di NIB sesuai dengan lokasi usaha yang sebenarnya.
  • Kalau memakai kantor cabang, periksa ulang isi akta cabang.
  • Siapkan jaminan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan dan meterai elektronik.

Pembaruan atas catatan sebelumnya

Beberapa hal di catatan saya tentang Perlem 3/2026 perlu dibaca bersama SE ini:

  • Uang muka: rujuk Perpres, bukan tabel di lampiran Perlem (angka 14 huruf b).
  • Syarat kinerja penyedia dalam kualifikasi belum diberlakukan (angka 9 huruf d).
  • Segmentasi K1 sampai B untuk konstruksi baru berlaku setelah ketentuan dari Menteri PU ditetapkan (angka 9 huruf b).

Isi naskah Perlem tidak berubah. Yang berubah adalah kapan dan bagaimana bagian-bagian itu mulai dijalankan.

Yang masih terbuka

Ada beberapa hal yang tidak dijawab tuntas oleh SE:

  • Afirmasi lokal untuk tender barang/jasa lainnya. SE bilang afirmasi berlaku untuk semua metode (angka 10 huruf c), tapi tangga rincinya hanya untuk konstruksi (angka 11) dan pengadaan langsung (angka 12). Untuk tender barang/jasa lainnya, cakupannya bergantung pada penetapan PA/KPA.
  • Syarat kinerja di tender cepat. Angka 9 huruf d menunda syarat kinerja “pada persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas”. Apakah ini juga mencakup syarat “terkualifikasi dan berkinerja baik” untuk ikut tender cepat, tidak disebut eksplisit.
  • Pemilik manfaat dan fitur sistem. Perlem menggugurkan peserta tanpa data. SE mengakui fiturnya belum lengkap. Bagaimana keduanya didamaikan di lapangan bergantung pada Panduan Pengguna.
  • Status ketentuan Kementerian PU yang menjadi syarat segmentasi konstruksi. SE tidak menyebut apakah sudah ditetapkan.

Untuk empat hal ini, tanyakan ke LKPP atau UKPBJ sebelum mengambil keputusan.

Catatan

  • Tulisan ini menjelaskan isi SE Kepala LKPP 3/2026 dan bukan penafsiran yang mengikat. Untuk keputusan yang berkonsekuensi, rujuk LKPP atau UKPBJ instansi Anda.
  • Bagian yang saya tandai sebagai saran atau bacaan saya — misalnya soal menuliskan keputusan PA/KPA, atau tertutupnya pilihan batal setelah batas akhir penawaran — adalah pendapat, bukan kutipan SE.
  • Contoh paket jasa kebersihan di atas rekaan, untuk menggambarkan periode 3.
  • Semua rujukan mengikuti naskah SE yang ditetapkan 29 Oktober 2026, dibaca per 18 November 2026.

Sumber